14.6 C
New York
Friday, October 4, 2024

Buy now

Home Blog

Komitmen Kemanfaatan BRI Cabang Cikampek Salurkan Dana Program PIP Bagi Siswa

Admin Kutatandingan
-
0
Komitmen Kemanfaatan BRI Cabang Cikampek Salurkan Dana Program PIP Bagi Siswa

Karawang | Kutatandingan.com | Cikampek – Bank BRI Cabang Cikampek terus berkomitmen untuk selalu .memberikan berbagai Kebermanfaatan bagi masyarakat luas Serta BRI sebagai salah satu perusahaan BUMN BRI juga merupakan salah satu bank yang dipercaya sebagai penyalur dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang digalakan oleh pemerintah.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan pendidikan atau beasiswa dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria. Beasiswa ini diperuntukan bagi siswa berusia 6-21 tahun. Adapun bentuk bantuan ini berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan seperti membeli peralatan atau seragam sekolah, uang saku peserta didik, biaya kursus dan lainnya.

Pantauan Media di BRI Kantor Cabang  Cikampek penyaluran dana PIP,, Senin 30/9/ 2024, berjalan lancar. Penerima bantuan datang sejak pagi dengan tertib mengikuti alur yang sudah ditetapkan.

Pemimpin BRI Kantor Cabang Cikampek ,Ainul Wardi mengatakan, Program Indonesia Pinter merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi angka putus sekolah dan mengentaskan kemiskinan pendidikan.

“PIP merupakan upaya memastikan kelangsungan pendidikan anak, bantuan ini juga bertujuan mengurangi beban finansial yang sering menjadi hambatan dalam pendidikan, mencakup biaya langsung maupun tidak langsung,” katanya kepada media

Menurut Ainul Wardi Untuk bisa mencairkan dana PIP di Bank BRI, , penerima harus melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu. Aktivasi rekening merupakan proses membuka sekaligus mengaktifkan rekening agar dapat digunakan untuk mencairkan dana bantuan dari program PIP.

“Setelah berhasil mengaktivasi rekening, peserta didik atau orang tua/wali penerima bantuan bisa langsung mencairkan dana beasiswa miliknya di kantor cabang BRI dengan mengikuti tahapan selanjutnya,” jelas Ainul

Ainul menambahkan, selain penyaluran dana PIP ini, BRI juga rutin melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar.

“Kami juga sudah memberikan bantuan sosial di daerah kecamatan Jatisari sekitarnya pemeriksaan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya, hal tersebut sebagai komitmen Bank BRI Cabang Cikampek untuk selalu memberikan banyak manfaatnya bagi masyarakt,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu penerima bantuan PIP Erni Lia Rizqi Ananda orang tua Rasya Rizqi Sopyan siswi kelas IV SDN Cikampek barat II mengungkapkan, bantuan PIP yang disalurkan oleh Bank BRI, sangat membantunya dalam mengurangi beban finansial pendidikan anaknya. Ia bersama warga lainnya antusias hadir sejak pagi hari. “Alhamdulillah saya sangat senang, anak saya dapat bantuan PIP dari Bank BRI, ini sangat membantu untuk kami dalam melanjutkan pendidikan, ungkapnya.

Ia berharap, pemerintah dan BRI terus memberikan banyak kebermanfaaatan, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif. “Saya berharap pemerintah dan BRI mampu terus memberikan banyak manfaat bagi kami, apalagi untuk pendidikan, dimana anak merupakan salah satu aset bangsa Indonesia untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi,” pungkasnya.( Hel/Ted )

Laskar NKRI Minta Bawaslu ‘Gercep’ Tangani Indikasi Pelanggaran Pilkada

Admin Kutatandingan
-
0
Laskar NKRI Minta Bawaslu ‘Gercep’ Tangani Indikasi Pelanggaran Pilkada

 

KARAWANG | Kutatandingan.cim | Terkait banyaknya indikasi pelanggaran Pilkada, DPP LSM Laskar NKRI mendatangi kantor Bawaslu Karawang, Jumat (4/10/2024). Laskar NKRI meminta Bawaslu Gerak Cepat (Gercep) dalam menangani indikasi pelanggaran Pilkada.

Sekjen DPP Laskar NKRI, Drs. Nana Taruna S M.M menyampaikan, sebagai lembaga kontrol sosial dan pemerintahan, saat Pileg pun Laskar NKRI sudah melakukan pengawasan Pemilu secara informal.

Menurut Nana, karena head to head, maka pelaksanaan Pilkada Karawang 2024 rawan konflik. Apalagi ketika terjadi pelanggaran Pilkada, tetapi dibiarkan oleh Bawaslu sebagai ‘wasit pemilu’.

“Maka sebagai lembaga sosial kontrol, Laskar NKRI peduli yang diaplikasikan dalam bentuk pengawasan informal. Karena Pilkada Karawang tahun ini rawan konflik sosial,” tutur Nana Taruna, saat audiensi dengan Bawaslu Karawang.

Disampaikannya, banyak pelanggaran Pilkada yang terjadi, baik disengaja ataupun tidak. Contoh, saat ini masih banyak baliho calon incumbent yang terpasang di kantor-kantor dinas, sekolah, kantor desa dan lain sebagainya. “Kami minta Bawaslu menindak itu,” tegas Nana.

Kedua, sambung Nana, masalah ketidak-profesionalan KPU sebagai penyelenggara, yaitu terkait Ketua KPU yang makan bersama dengan calon petahana.

“Kami miris dan khwatir, jika penyelenggara sendiri tidak profesional. Yang dikatakan Pilkada jujur, adil dan tanpa ekses hanya jadi slogan belaka,” sindir Nana.

Selanjutnya, yaitu banyaknya indikadi pelanggaran Pilkada, khususnya terkait keterlibatan ASN, Kades dan Lurah yang mendukung salah satu pasangan calon.

“Kami ingin mendengar apa sikap dan tindakan yang dilakukan Bawaslu. Kemarin kita juga sudah mendatangi KPU. Dan hari ini kami datang ke Bawaslu,” tutur Nana.

Menjawab pertanyaan Laskar NKRI, Ketua Bawaslu Karawang, Kusnadi menyampaikan, untuk masalah foto viral Ketua KPU dan calon petahana, Bawaslu sedang melakukan proses penanganan. Yaitu dengan cara melakukan proses penelusuran informasi awal.

“Kita sedang proses penelusuran informasi awal. 27 September kita dapat info dari pemantau pemilu, 29 September kita rapat pleno tindakan awal penelusuran informasi. Karena sampai sejauh ini tidak ada pelaloran terkait masalah ini,” tutur Kusnadi.

Dibeberkan Kusnadi, hari ini Bawaslu juga akan mendatangi Anggoga Dewan PKS, Mumun Maemunah untuk meminta keterangan. Karena yang bersangkutan adalah yang memposting foto viral tersebut di media sosial.

“Meskipun ini adalah persoalan kode etik yang menjadi kewenangan DKPP, tetapi Bawaslu perlu melakukan tindakan awal,” katanya.

Adapun terkait masalah baliho calon petahana, Bawaslu juga sedang melakukan penanganan. “Karena ada laporan juga dari Relawan Kopi Hitam. Kemarin kita panggil pelapor, hari ini beberapa orang pemda kita mintai keterangan,”

“Kita tidak bekerja dalam tekanan, karena nanti masyakat pun akan menilai. Indikasi pelanggaran Pilkada sekecil apapun kita mitigasi. Apalagi di kita sudah ada Satgas Saber. Insha Allah sampai sekarang Bawaslu On The Track,” terang Kusnadi.

Terkait masalah ini (foto viral ketua KPU dan calon petahana) Bawaslu juga sudah mendapat informasi jika persoalannya sudah ada laporan ke DKPP.

“Karena ini memang persoalan kode etik yang menjadi kewenangan DKPP. Tapi kita tetap melakukan penanganan untuk penelusuran informasi awal,” katanya.

“Soal baliho, hari ini kita mintain keterangan Kabag Hukum Pemda. Besok lusa kita mintai keterangan dari beberapa pihak yang berkaitan dengan masalah ini,” timpalnyaa.

Setiap bentuk laporan dan indikasi pelangaran Pilkada, sambung Kusnadi, Bawaslu memastikan akan memprosesnya. Termasuk beberapa persoalan kades dan camat yang tidak netral juga sedang diproses Bawaslu.

“Apapun laporan yang masuk ke Bawaslu akan kita proses. Kita tidak melihat dari pihak mana laporannya. Bawaslu bekerja on the track,” tandas Kusnadi.

 

 

Kasman

Gegara Satpam Ngamuk Ke Wartawan, IWO Indonesia Siap Lakukan Aksi dan Audiensi Ke SMPN 1 Jayakerta Oleh LENSA KEADILAN – Oktober 03, 2024 ‎ ‎ KARAWANG |Lensakeadilan.net – Belakangan ini ramai pemberitaan kejadian di Kabupaten Karawang beberapa wartawan mendapat perlakuan yang tidak pantas dari seorang satpam SMPN 1 Jayakerta yang terkesan melecehkan dan ngamuk ajak berantem Ke rekan Awak Media ‎ ‎Syuhada Wisastra, selaku Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Karawang, langsung dengan dan secara tegas menyampaikan agar pihak Sekolah SMPN 1 Jayakerta tersebut segera meminta maaf dan bertanggungjawab karena hal itu sudah melecehkan martabat profesi jurnalis. ‎ ‎“Saya selaku Ketua IWO Indonesia DPD Karawang siap kawal yang sudah dibuat dan akan saya dampingi para awak media yang sudah di Lecehkan oleh satpam SMPN 1 Jayakerta,”tegasnya. ‎ ‎Lebih lanjut ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang menyayangkan tindakan dari satpam SMPN 1 Jayakerta “ngamuk ajak berantem dan pernyataan itu menyakiti perasaan seorang jurnalis, yang pada tugasnya sebagai kontrol sosial dilindungi oleh undang-undang pers,”ungkap Syuhada ‎ ‎“Harus ada tindak lanjut dari rekan-rekan wartawan, khususnya yang mendapatkan perlakuan tidak baik untuk secepatnya mengawal kasus ini dan ada motif apa dibalik pernyataan pihak Sekolah SMPN 1 Jayakerta kenapa harus ada pernyataan seperti itu, seperti enggan bertanggungjawab,”tegas Hada panggilan akrabnya. ‎ ‎“Saya juga tekankan, agar rekan-rekan jurnalis bertindak independen, dan sesuai dengan undang-undang pers dan KEJ dalam membuktikan kasus ini,” jelasnya. ‎ ‎Syuhada Wisastra juga menyampaikan instruksi “semua anggota IWO Indonesia harus mengawal kasus ini, jangan sampai profesi wartawan dilecehkan dengan ngamuk ajak berantem tidak boleh meliput Sekolah ,”lanjutnya Dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. “Jadi, poinnya kepada siapa saja yang sengaja melawan hukum, menghambat, atau menghalangi ketentuan Pasal 4 ayat (3), maka dapat dipenjara maksimal 2 tahun, dan denda paling banyak Rp 500 juta,” ujar Hada saat dihubungi awak media, Kamis (3/10/2024). Adapun ketentuan sanksi terlampir pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, BAB VII Ketentuan Pidana. Pasal 18 ayat (1) disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. “Hal ini jugaGegara Satpam Ngamuk Ke Wartawan, IWO Indonesia Siap Lakukan Aksi dan Audiensi Ke SMPN 1 Jayakerta Oleh LENSA KEADILAN – Oktober 03, 2024 ‎ ‎ KARAWANG |Lensakeadilan.net – Belakangan ini ramai pemberitaan kejadian di Kabupaten Karawang beberapa wartawan mendapat perlakuan yang tidak pantas dari seorang satpam SMPN 1 Jayakerta yang terkesan melecehkan dan ngamuk ajak berantem Ke rekan Awak Media ‎ ‎Syuhada Wisastra, selaku Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Karawang, langsung dengan dan secara tegas menyampaikan agar pihak Sekolah SMPN 1 Jayakerta tersebut segera meminta maaf dan bertanggungjawab karena hal itu sudah melecehkan martabat profesi jurnalis. ‎ ‎“Saya selaku Ketua IWO Indonesia DPD Karawang siap kawal yang sudah dibuat dan akan saya dampingi para awak media yang sudah di Lecehkan oleh satpam SMPN 1 Jayakerta,”tegasnya. ‎ ‎Lebih lanjut ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang menyayangkan tindakan dari satpam SMPN 1 Jayakerta “ngamuk ajak berantem dan pernyataan itu menyakiti perasaan seorang jurnalis, yang pada tugasnya sebagai kontrol sosial dilindungi oleh undang-undang pers,”ungkap Syuhada ‎ ‎“Harus ada tindak lanjut dari rekan-rekan wartawan, khususnya yang mendapatkan perlakuan tidak baik untuk secepatnya mengawal kasus ini dan ada motif apa dibalik pernyataan pihak Sekolah SMPN 1 Jayakerta kenapa harus ada pernyataan seperti itu, seperti enggan bertanggungjawab,”tegas Hada panggilan akrabnya. ‎ ‎“Saya juga tekankan, agar rekan-rekan jurnalis bertindak independen, dan sesuai dengan undang-undang pers dan KEJ dalam membuktikan kasus ini,” jelasnya. ‎ ‎Syuhada Wisastra juga menyampaikan instruksi “semua anggota IWO Indonesia harus mengawal kasus ini, jangan sampai profesi wartawan dilecehkan dengan ngamuk ajak berantem tidak boleh meliput Sekolah ,”lanjutnya Dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. “Jadi, poinnya kepada siapa saja yang sengaja melawan hukum, menghambat, atau menghalangi ketentuan Pasal 4 ayat (3), maka dapat dipenjara maksimal 2 tahun, dan denda paling banyak Rp 500 juta,” ujar Hada saat dihubungi awak media, Kamis (3/10/2024). Adapun ketentuan sanksi terlampir pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, BAB VII Ketentuan Pidana. Pasal 18 ayat (1) disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. “Hal ini juga dalam bukti dalam Pasal 18 ayat (1), jadi kalau kita merefernya dengan UU terkait dengan pekerjaan yang sedang melakukan kegiatan liputan, maka itu dasar hukumnya,”pungkasnya. dalam bukti dalam Pasal 18 ayat (1), jadi kalau kita merefernya dengan UU terkait dengan pekerjaan yang sedang melakukan kegiatan liputan, maka itu dasar hukumnya,”pungkasnya.

Admin Kutatandingan
-
0

  1. Gegara Satpam Ngamuk Ke Wartawan, IWO Indonesia Siap Lakukan Aksi dan Audiensi Ke SMPN 1 Jayakerta

    Oleh  – 

     

     

    ‎

    ‎

    KARAWANG |KUTATANDINGAN.COM- Belakangan ini ramai pemberitaan kejadian di Kabupaten Karawang beberapa wartawan mendapat perlakuan yang tidak pantas dari seorang satpam SMPN 1 Jayakerta yang terkesan melecehkan dan ngamuk ajak berantem Ke rekan Awak Media

    ‎

    ‎Syuhada Wisastra, selaku Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Karawang,  langsung  dengan dan secara tegas  menyampaikan agar pihak Sekolah SMPN 1 Jayakerta tersebut segera meminta maaf dan bertanggungjawab karena hal itu sudah melecehkan martabat profesi jurnalis.

    ‎

    ‎“Saya selaku Ketua IWO Indonesia DPD Karawang siap kawal yang sudah dibuat dan akan saya dampingi para awak media yang sudah di Lecehkan oleh satpam SMPN 1 Jayakerta,”tegasnya.

    ‎

    ‎Lebih lanjut ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang menyayangkan tindakan dari satpam SMPN 1 Jayakerta “ngamuk ajak berantem dan pernyataan itu menyakiti perasaan seorang jurnalis, yang pada tugasnya sebagai kontrol sosial dilindungi oleh undang-undang pers,”ungkap Syuhada

    ‎

    ‎“Harus ada tindak lanjut dari rekan-rekan wartawan, khususnya yang mendapatkan perlakuan tidak baik untuk secepatnya mengawal kasus ini dan ada motif apa dibalik pernyataan pihak Sekolah SMPN 1 Jayakerta kenapa harus ada pernyataan seperti itu, seperti enggan bertanggungjawab,”tegas Hada panggilan akrabnya.

    ‎

    ‎“Saya juga tekankan, agar rekan-rekan jurnalis bertindak independen, dan sesuai dengan undang-undang pers dan KEJ dalam membuktikan kasus ini,” jelasnya.

    ‎

    ‎Syuhada Wisastra juga menyampaikan instruksi  “semua anggota IWO Indonesia harus mengawal kasus ini, jangan sampai profesi wartawan dilecehkan dengan ngamuk ajak berantem tidak boleh meliput Sekolah ,”lanjutnya

    Dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

    “Jadi, poinnya kepada siapa saja yang sengaja melawan hukum, menghambat, atau menghalangi ketentuan Pasal 4 ayat (3), maka dapat dipenjara maksimal 2 tahun, dan denda paling banyak Rp 500 juta,” ujar Hada saat dihubungi awak media, Kamis (3/10/2024).

    Adapun ketentuan sanksi terlampir pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, BAB VII Ketentuan Pidana.

    Pasal 18 ayat (1) disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

    “Hal ini juga dalam bukti dalam Pasal 18 ayat (1), jadi kalau kita merefernya dengan UU terkait dengan pekerjaan yang sedang melakukan kegiatan liputan, maka itu dasar hukumnya,”pungkasnya.

Polres Karawang Gelar Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Anggota Banser dan Pengurus PCNU by TRIBHUWANA NEWS – Oktober 01, 2024 Tribhuwana news Laporan : chika Karawang, Tribhuwana – Polres Karawang menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menimpa dua anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan seorang pengurus PCNU Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini berlangsung di halaman Polres Karawang untuk melengkapi berkas perkara dan memperjelas kronologi kejadian (01/10/2024) Kapolres Karawang, AKBP Edwar Zulkarnain, dalam konferensi pers pada 9 September 2024, menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi pada malam hari, 10 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Pasarbaru, Dusun Warudoyong, Kecamatan Rengasdengklok. Tiga korban diduga dihadang oleh pelaku saat iring-iringan kendaraan mereka melintas, dengan tujuan mencari Kiai Imad yang akan menghadiri acara di Pondok Pesantren Al Baghdadi. Pelaku menghadang korban dengan maksud mencari keberadaan Kiai Imad, tetapi yang dihadang justru anggota Banser dan pengurus PCNU,” jelas Kapolres. Rekonstruksi ini melibatkan para pelaku yang memperagakan 32 adegan terkait pengeroyokan di lokasi kejadian. Kasi Humas Polres Karawang, IPDA Solikin, menekankan pentingnya rekonstruksi ini untuk memperkuat berkas perkara dan memverifikasi kronologi kejadian. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi para korban.

Admin Kutatandingan
-
0

Rekonstruksi penganiyayaan anggota basar di karawang polisi peragakan 32 adegan

Admin Kutatandingan
-
0
Rekonstruksi penganiyayaan anggota basar di karawang polisi peragakan 32 adegan
Continue

KPU Karawang Menggelar Acara Ciparage Run Jalan Sehat Yang Di Selenggarakan Di Lapangan Karang Pawitan

Admin Kutatandingan
-
0
KPU Karawang Menggelar Acara Ciparage Run Jalan Sehat Yang Di Selenggarakan Di Lapangan Karang Pawitan

Karawang | Kutatandingan.com | ketua kpu Karawang menggelar acara Ciparage run yang di selenggarakan di karang pawitan pada tanggal 29-9-2024 pada hari minggu

Yang dimana acara Ciparage run ini di hadiri oleh Dandim,Kapolres, kejari,satpol pp, Bawaslu dan Panwaslu

Mary fitriana selaku ketua KPU Karawang menghadiri acara Ciparage run sekaligus melepas peserta gerak jalan sehat dilapangan karangpawitan

Alhamdulilah acara gerak jalan Ciparage run di hadirin oleh peserta berjumlah kurang lebih 2000 peserta yang dimana masing masing peserta mendapat kan kupon berhadiah yang telah di sediakan oleh panitia Ciparage run

Harapan kedepan gelar acara gerak jalan Ciparage run semoga warga kabupaten Karawang sangat senang dan gembira juga saya mengajak masyarakat saat pencoblosan pilkada pada tanggal 27 November jangan golput biar Karawang ini bisa berkembang dan lebih baik setelah adanya pemimpin yang baru.”Ucap Mary fitriana

 

Kasman

*Relawan Kopi Hitam pendukung Acep – Gina Laporkan Dugaan Penggunaan Fasilitas Negara Oleh Terlapor Calon Bupati Petahana* Karawang – Relawan Kopi Hitam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terkait penggunaan fasilitas negara oleh pasangan calon petahana nomor urut 2 H. Aep Syaepulloh dan H. Maslani. Padahal incumben tersebut sudah cuti dan digantikan oleh PJS yang dilantik di Jawa Barat tapi masih banyak APK incumben yang masih terpangpang di kantor pemerintahan sehingga relawan kopi hitam menduga hal ini adanya pelanggaran. “Kedatangan kita ke kantor Bawaslu Karawang untuk mengadukan dan melaporkan dugaan pelanggaran pilkada dengan terlapor H. Aep Syaepulloh sebagai pasangan calon Bupati No urut 2, terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas negara. Hal ini terkait masih banyak APK dan baliho bergambar calon Bupati petahana yang masih terpangpang di kantor-kantor pemerintahan padahal yang bersangkutan sudah cuti dan digantikan oleh Pjs yang baru saja dilantik di Jawa Barat,” ungkap Ketua Relawan Kopi Hitam, Ahmad Saepudin Jarkasih saat diwawancarai, pada Jumat, (27/9/2024) di Kantor Bawaslu Karawang. Lebih lanjut ia menegaskan, dengan adanya hal hal ini pihaknya meminta Bawaslu Karawang agar secepatnya melakukan tindakan yang konkrit karena jika hal tersebut terus di biarkan dan waktu terus berjalan sehingga APK ini dijadikan bahan kampanye di lingkungan sarana pemerintah yang berpotensi menggunakan kewenangan fasilitas negara dan itu harus segera di tertibkan. “Kami meminta kepada Bawaslu Karawang harus segera melakukan tindakan yang konkrit jangan sampai hal ini terus di biarkan dan waktu terus berjalan sehingga APK yang terpampang di desa dan kelurahan bahkan sampai kantor pemerintahan lainnya dijadikan sebagai bahan kampanye yang menggunakan fasilitas negara,” tegas Saepudin. Sementara itu, Ketua Hukum Pasangan Acep – Gina, Romadhoni mengatakan, bahwa mulai dari rt rw, kelurahan/desa, kantor kecamatan sampai kantor dinas-dinas masih ada spanduk dari salah satu paslon petahana yaitu H. Aep Syaepulloh, padahal sudah jelas regulasinya bahwa ini menggunakan fasilitas negara yang seharusnya tahapan pencopotan billboard atas nama petahana ini yang kembali menyalonkan bupati, seharusnya sudah disiapkan dari sejak sebelum penetapan. “Kan sudah jelas regulasinya seharusnya pencopotan bilboard dan spanduk petahana itu sudah disiapkan tapi ini sudah beberapa hari dari penetapan terus mendapatkan nomor urut sehingga sampai ke masa kampanye saat ini belum juga ada pencopotan, ini kan sangat merugikan dan sangat disayangkan. Lalu peran Bawaslu di mana ketika posisi saat ini masih terpampang foto petahana,” tandasnya. Kendati demikian ia menegaskan, jika bawaslu, penyelenggara dan OPD yang berwenang tidak bisa menurunkan spanduk dan bilboard petahana yang terpampang maka pihak dari tim Acep – Gina siap menurunkan. “Saya mohon pihak-pihak pengawas pihak penyelenggara ataupun opd untuk menurunkan spanduk atau bilboard petahana selama masa kampanye ini karena sekarang kita punya Pjs Bupati terlepas dari setelah cuti mau kembali dipasangkan itu lain soal tapi ini sedang di masa kampanye,” *Relawan Kopi Hitam pendukung Acep – Gina Laporkan Dugaan Penggunaan Fasilitas Negara Oleh Terlapor Calon Bupati Petahana* Karawang – Relawan Kopi Hitam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terkait penggunaan fasilitas negara oleh pasangan calon petahana nomor urut 2 H. Aep Syaepulloh dan H. Maslani. Padahal incumben tersebut sudah cuti dan digantikan oleh PJS yang dilantik di Jawa Barat tapi masih banyak APK incumben yang masih terpangpang di kantor pemerintahan sehingga relawan kopi hitam menduga hal ini adanya pelanggaran. “Kedatangan kita ke kantor Bawaslu Karawang untuk mengadukan dan melaporkan dugaan pelanggaran pilkada dengan terlapor H. Aep Syaepulloh sebagai pasangan calon Bupati No urut 2, terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas negara. Hal ini terkait masih banyak APK dan baliho bergambar calon Bupati petahana yang masih terpangpang di kantor-kantor pemerintahan padahal yang bersangkutan sudah cuti dan digantikan oleh Pjs yang baru saja dilantik di Jawa Barat,” ungkap Ketua Relawan Kopi Hitam, Ahmad Saepudin Jarkasih saat diwawancarai, pada Jumat, (27/9/2024) di Kantor Bawaslu Karawang. Lebih lanjut ia menegaskan, dengan adanya hal hal ini pihaknya meminta Bawaslu Karawang agar secepatnya melakukan tindakan yang konkrit karena jika hal tersebut terus di biarkan dan waktu terus berjalan sehingga APK ini dijadikan bahan kampanye di lingkungan sarana pemerintah yang berpotensi menggunakan kewenangan fasilitas negara dan itu harus segera di tertibkan. “Kami meminta kepada Bawaslu Karawang harus segera melakukan tindakan yang konkrit jangan sampai hal ini terus di biarkan dan waktu terus berjalan sehingga APK yang terpampang di desa dan kelurahan bahkan sampai kantor pemerintahan lainnya dijadikan sebagai bahan kampanye yang menggunakan fasilitas negara,” tegas Saepudin. Sementara itu, Ketua Hukum Pasangan Acep – Gina, Romadhoni mengatakan, bahwa mulai dari rt rw, kelurahan/desa, kantor kecamatan sampai kantor dinas-dinas masih ada spanduk dari salah satu paslon petahana yaitu H. Aep Syaepulloh, padahal sudah jelas regulasinya bahwa ini menggunakan fasilitas negara yang seharusnya tahapan pencopotan billboard atas nama petahana ini yang kembali menyalonkan bupati, seharusnya sudah disiapkan dari sejak sebelum penetapan. “Kan sudah jelas regulasinya seharusnya pencopotan bilboard dan spanduk petahana itu sudah disiapkan tapi ini sudah beberapa hari dari penetapan terus mendapatkan nomor urut sehingga sampai ke masa kampanye saat ini belum juga ada pencopotan, ini kan sangat merugikan dan sangat disayangkan. Lalu peran Bawaslu di mana ketika posisi saat ini masih terpampang foto petahana,” tandasnya. Kendati demikian ia menegaskan, jika bawaslu, penyelenggara dan OPD yang berwenang tidak bisa menurunkan spanduk dan bilboard petahana yang terpampang maka pihak dari tim Acep – Gina siap menurunkan. “Saya mohon pihak-pihak pengawas pihak penyelenggara ataupun opd untuk menurunkan spanduk atau bilboard petahana selama masa kampanye ini karena sekarang kita punya Pjs Bupati terlepas dari setelah cuti mau kembali dipasangkan itu lain soal tapi ini sedang di masa kampanye,” tegas Romadhoni. Romadhoni.

Admin Kutatandingan
-
0

Relawan Kopi Hitam pendukung Acep – Gina Laporkan Dugaan Penggunaan Fasilitas Negara Oleh Terlapor Calon Bupati Petahana

Karawang – | KUTATANDINGAN.COM |Relawan Kopi Hitam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terkait penggunaan fasilitas negara oleh pasangan calon petahana nomor urut 2 H. Aep Syaepulloh dan H. Maslani. Padahal incumben tersebut sudah cuti dan digantikan oleh PJS yang dilantik di Jawa Barat tapi masih banyak APK incumben yang masih terpangpang di kantor pemerintahan sehingga relawan kopi hitam menduga hal ini adanya pelanggaran.

“Kedatangan kita ke kantor Bawaslu Karawang untuk mengadukan dan melaporkan dugaan pelanggaran pilkada dengan terlapor H. Aep Syaepulloh sebagai pasangan calon Bupati No urut 2, terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas negara. Hal ini terkait masih banyak APK dan baliho bergambar calon Bupati petahana yang masih terpangpang di kantor-kantor pemerintahan padahal yang bersangkutan sudah cuti dan digantikan oleh Pjs yang baru saja dilantik di Jawa Barat,” ungkap Ketua Relawan Kopi Hitam, Ahmad Saepudin Jarkasih saat diwawancarai, pada Jumat, (27/9/2024) di Kantor Bawaslu Karawang.

Lebih lanjut ia menegaskan, dengan adanya hal hal ini pihaknya meminta Bawaslu Karawang agar secepatnya melakukan tindakan yang konkrit karena jika hal tersebut terus di biarkan dan waktu terus berjalan sehingga APK ini dijadikan bahan kampanye di lingkungan sarana pemerintah yang berpotensi menggunakan kewenangan fasilitas negara dan itu harus segera di tertibkan.

“Kami meminta kepada Bawaslu Karawang harus segera melakukan tindakan yang konkrit jangan sampai hal ini terus di biarkan dan waktu terus berjalan sehingga APK yang terpampang di desa dan kelurahan bahkan sampai kantor pemerintahan lainnya dijadikan sebagai bahan kampanye yang menggunakan fasilitas negara,” tegas Saepudin.

Sementara itu, Ketua Hukum Pasangan Acep – Gina, Romadhoni mengatakan, bahwa mulai dari rt rw, kelurahan/desa, kantor kecamatan sampai kantor dinas-dinas masih ada spanduk dari salah satu paslon petahana yaitu H. Aep Syaepulloh, padahal sudah jelas regulasinya bahwa ini menggunakan fasilitas negara yang seharusnya tahapan pencopotan billboard atas nama petahana ini yang kembali menyalonkan bupati, seharusnya sudah disiapkan dari sejak sebelum penetapan.

“Kan sudah jelas regulasinya seharusnya pencopotan bilboard dan spanduk petahana itu sudah disiapkan tapi ini sudah beberapa hari dari penetapan terus mendapatkan nomor urut sehingga sampai ke masa kampanye saat ini belum juga ada pencopotan, ini kan sangat merugikan dan sangat disayangkan. Lalu peran Bawaslu di mana ketika posisi saat ini masih terpampang foto petahana,” tandasnya.

Kendati demikian ia menegaskan, jika bawaslu, penyelenggara dan OPD yang berwenang tidak bisa menurunkan spanduk dan bilboard petahana yang terpampang maka pihak dari tim Acep – Gina siap menurunkan.

“Saya mohon pihak-pihak pengawas pihak penyelenggara ataupun opd untuk menurunkan spanduk atau bilboard petahana selama masa kampanye ini karena sekarang kita punya Pjs Bupati terlepas dari setelah cuti mau kembali dipasangkan itu lain soal tapi ini sedang di masa kampanye,” tegas Romadhoni.

Baliho Calon Bupati Karawang Yang Masih Terpasang, di sorot Ketua Tim Hukum Acep-Gina Romadhoni, S.Sy., M.Hc.

Admin Kutatandingan
-
0

KARAWANG | KUTATANDINGAN.COM |
Menanggapi masih banyaknya baliho bergambar calon Bupati Karawang yang masih terpasang di setiap kantor pemerintahan dan bilboard di sorot Ketua Tim Hukum Acep-Gina Romadhoni, S.Sy., M.Hc.

Dikatakan Dhoni sapaan akrabnya bahwa baliho bergambar mantan Bupati Karawang yang kini mencalonkan diri kembali di Pilkada Karawang 2024 masih terpasang dengan berisi program Pemerintah Kabupaten Karawang.

“Sepertinya baliho bergambar Bupati Karawang yang kini mencalonkan diri kembali di Pilkada Karawang 2024 masih terpasang dengan berisi program Pemerintah Kabupaten Karawang dan baliho HUT Karawang ke 391 diduga masih banyak terpasang dari hari pertama masa kampanye sampai saat ini di semua kantor Kelurahan/Desa, kantor Kecamatan, di Kantor Dinas-dinas atau lembaga pemerintahan.” Ucap Dhoni, Kamis (26/9/2024).

“Bawaslu harus tegas dan mengimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menurunkan baliho-baliho tersebut pasca di Pjs-kan, karena ini sangat merugikan Paslon kami Acep-Gina.” Tegasnya.

Menurut Dhoni, berdasarkan pantauan dan laporan dari tim pemenangan bahwa baliho bergambar Bupati Karawang tersebut masih terpasang di semua titik perkantoran pemerintahan.

“Berdasarkan pantauan dan laporan, baik relawan maupun partai koalisi, baliho bergambar Bupati Karawang H. Aep Saepuloh tersebut masih terpasang di semua titik. Misalnya di depan Kantor Desa/kelurahan atau kantor Kecamatan, kantor dinas-dinas kantor Pemda dan kantor-kantor pemerintahan lainnya.” Tambahnya menandaskan.

“Kami dari tim Hukum Acep-Gina meminta agar Bawaslu segera memerintahkan bawahannya sampai tingkat desa untuk penurunan baliho. Ini merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pada pasal 54 dan pasal 61.” Jelasnya kembali menandaskan.

Dhoni menyebut, bahwa pada Pasal 54 Ayat 1, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan.” Ungkapnya seraya memberikan penegasan.

“Yakni, menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya.” Sambungnya.

“Dan Pada pasal 61 Ayat 1, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya. Baliho itu berisikan program l Pemkab Karawang.” Urainya menjelaskan.

Dhoni juga menerangkan, mengatakan Bawaslu meminta seluruh OPD menurunkan seluruh baliho yang memuat petahana yang mencalonkan diri pada Pemilu serentak 2024 di Masa Kampanye ini.

Lebih jauh Dhoni juga mengatakan, “Kami meminta kepada seluruh instansi pemerintah dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat Desa/Keluarahan dan RT/RW untuk menurunkan baliho sosialisasi program pemerintah juga baligho HUT Karawang ke 391 yang memuat photo petahana yang mencalonkan lagi. Kami dari tim Hukum Acep Gina meminta kepada Bawaslu dan pengawas Pemilu untuk tegas hal ini, untuk segera dilakukannya sebelum tim kami yang menurunkannya.” Bebernya.

Sementara itu Asep Kuncir menegaskan,
“Saya selaku Ketua Tim Hukum Acep-Gina calon bupati dan calon wakil bupati Karawang nomor urut 01 menyatakan akan menindak tegas jika didapati baliho, aplikasi, media sosial, dan web di lingkup pemerintah yang memuat gambar petahana yang kini mencalonkan diri.” Kata Askun panggilan akrabnya.

“Perangkat ASN, PPPK atau kantor Pemerintahan baik dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten itu harus dijaga netralitasnya, dan menjaga integritasnya agar pemilu ini baik, aman, nyaman dan gembira atau sesuai taglaine KPU CIPARAGE.” Tutupnya.

 

Kasman/Red

Polres Karawang Polda Jabar Kembali Menggelar HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke -69

Admin Kutatandingan
-
0
Polres Karawang Polda Jabar Kembali Menggelar HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke -69

KARAWANG | KUTATANDINGAN.COM | Polres Karawang Polda Jabar Kembali Menggelar HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke -69 Pada tanggal 26 – 9 – 2024

Dalam kegiatan HUT lalu lintas bhayangkara ke – 69 tahun Kapolres karawang mengimbau kepada anggota polantas lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya di lapangan

Kasat lantas Menjelaskan ada nya HUT lalu lintas Bhayangkara yang ke – 69 mengharapkan setiap anggota polantas maupun polwan lantas menjaga hubungan Harmonis dan Humanis

Selain adanya HUT Lalu lintas polantas karawang kita juga menggelar HUT bhayangkara yang ke – 69 tahun supaya terus meningkatkan Kinerja dalam. pengaturan arus lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan arus kendaraan di beberapa titik rawan kemacetan dan kecelakaan

Kapolres Karawang Polda Jabar AKBP Edwar Zulkarnain melalui kasat lantas AKP Lucky Martono, menjelaskan personel anggota polantas yang telah di ploting di seluruh titik yang dianggap rawan kemacetan dan kecelakaan.”Ucap Kapolres Karawang

Menurut kasat lantas dengan adanya HUT lalu lintas bhayangkara ke -69 menginginkan setiap anggota Polantas dengan adanya pengaturan lalu lintas di jalan raya, segala gangguan Kamseltibcarlantas termasuk aktivitas pengguna jalan, bisa di pantau oleh anggota di lapangan, sehingga memudahkan di dalam mengatur, bertindak serta memberikan bantuan apabila hal – hal yang tidak di inginkan terjadi. “Tegas kasat lantas Lucky

“Hal itu di lakukan demi kenyamanan para pengendara yang sedang beraktifitas di jalan raya menunju tempat tujuannya.” Lanjut

Kesimpulannya di samping pengaturan tersebut demi menciptakan rasa aman dan nyaman untuk para pengendara maupun masyarakat sekitarnya.”Tutup Kasat lantas Lucky

 

Kasman

Ketua Umum Geprek Endang Macan Kumbang Menggelar Rapat Koordinasi

Admin Kutatandingan
-
0
Ketua Umum Geprek Endang Macan Kumbang Menggelar Rapat Koordinasi

Karawang.| Kutatandingan .Com |Ketua Umum Geprek Endang Macan Kumbang Menggelar Rapat Koordinasi Pada Hari Senin Tanggal 23 – 9 -2024 di Pelangi Desa

Dengan ada nya Rakor kita gelar terkait Pengangguran Yang ada di Kabupaten Karawang

Acara ini di hadiri oleh semua anggota Geprek dan masyarakat setempat juga semua elemen yang ada di desa

Alhamdulilah saya selaku koordinator gerakan pengangguran remaja karawang ( Geprek) kita akan gelar aksi demo Damai pada tanggal 30 September tepatnya hari senin jam 09.00 sampai dengan selesai

Insya allah hari ini kita rapat terakhir rapat persiapan aksi dan alhamdulilah sesuai dengan harapan

Dalam untuk persiapan aksi demo Damai kita mendata pasukan yang akan di tanggal 30 di berangkatkan dari semua sektor dan semua kecamatan juga seluruh desa

Yang dimana dari semua desa yang di data berjumlah 16 kecamatan dan 160 desa kurang lebih yang ikut bergabung dengan kita juga para simpatisan dari berbagai elemen stik holder yang ikut membantu

Insya allah stik holder yang mendukung gerakan ini total keseluruhan berjumlah 15.000 personil yang nantinya akan di kukuhkan dari surat pemberitahuan ke pihak berwajib untuk pemberitahuan demo

Saya selaku ketua Geprek tuturan nya kita tidak banyak kamu cuma menuntut kepedulian pemerintah, kepedulian perusahaan yang ada di karawang ini supaya bisa menerima anak anak karawang untuk mempermudah bisa masuk di PT yang ada di karawang itu tujuan utama

Dengan aksi damai ini kita bener bener netral tidak ada unsur politik kita bener bener memperjuangkan putra daerah yang nganggur pingin kerja supaya bisa menikmati kawasan industri yang besar di Asia

“Harapan kita selaku ketua geprek tolong utamakan anak anak yang ada di karawang dapat bekerja di perusahan (PT) dan kita bisa berbuat baik kepada pihak perusahaan, bisa berbuat baik kepada masyarakat apa yang kita inginkan dari rekan rekan yang nanti bisa bekerja sesuai dengan harapan.”Tutup Endang Macan Kumbang

Kasman

123...16Page 1 of 16

"Saluran Informasi Beradab dan Berbudaya, Melestarikan Kearifan Lokal Ditengah Perubahan Global"

Contact us: admin@kutatandingan.com

© Copyright - IT Dev 2024